Pusat Studi Pancasila Universitas Bangka Belitung berkolaborasi dengan ASPEKSINDO dengan HMPI dan Laboraturium Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung kembali melaksanakan webinar rutin dengan tema Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan dabn Pesisir dalam Perspektif Pancasila. Acara ini dibuka oleh Rektor UBB Dr. Ibrahin, MSi. Kemudian dilanjutkan sambutan dari Ketua LPPM UBB, Dr. Fournita Agustina, SP, MSi sekaligus membuka acara dialog publik. Acara ini dipandu oleh Winanda Kusuma SH MH dari FH UBB.
Keynote Speech diberikan oleh H. Abdul Gafur Mas’ud, SE, ME, Ketua Aspeksindo sekaligus Bupati Penajam Paser Utara, bahwa terdapat kelemahan dalam pembagian terhadap kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir. Terjadi konflik pengaturan antara UU Pemda dengan UU Sektoral lainnya. Menurutnya, pembagian kewenangan bukan hanya persoalan teknis semata tetapi terkait sumber keuangan untuk melaksanakan kewenangan.
Pemaparan awal disampaikan oleh Bipati Bangka Tengah, Algafhry Rahman ST, menerangkan mengenai strategi pembangunan daerah kepulauan dan pesisir dalam perspektif Pancasila. Bangka Tengah telah memberikan langkah langkah untuk program prioritas dan indicator kinerja pembangunan perikanan di Kabupaten Bangka Tengah. Beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan adalah asuransi nelayan, bantuan sarana dan prasarana perikanan dan budidaya, tambak udang rakyat, bantuan alat tangkap dan pembangunan dermaga.
Pembicara berikutnya, Ir. Suwidi Tono, Tim Ahli Penyusun RUU Daerah Kepulauan, bahwa wilayah-wilayah di Babel masuk kota dan karakteritik kepulauan dan peisir. Urgensi RUU Daerah Kepulauan perlu hadir di negeri ini, supaya daerah pesisir dan keupulauan tidakketinggalan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Narasumber dari FPPB UBB yaitu Dr. Sudirman Adibrata,menyampaikan data-data dan fakta untuk strategi pembangunan daerah melalui pengelolaan sumberdaya pesisir laut. Bahwa potensi perikanan tangkap dan budidaya sangat besar. Perikanan tangkap seharusnya bersifat berkelanjutan karena berakaitan dengan masyarakat dan juga RUU Kepulauan haruslah di dorong.
Dr. Derita Prapti Rahayu SH MH, Ketua PuISi UBB , menyampaikan mengenai strategi negara untuk wilayah-wilayah pesisir merupakan tanggung jawab negara. Pengelolaan sentralistik mengenyampingkan pemerintah daerah dengan berbagai kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Seharusnya masyarakat local diberikan kesempatan untuk mengelola potensi-potensi yang ada di daerah pesisir dana pulau-pulau kecil. Webinar dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta yang antusias, memberikan pertanyaan dan pernyataan.